Kabar

Pernyataan Sikap FKMNU: Tolak People Power

Padasuka.id – Tangerang Selaran. Kondisi tanah air yang belakangan ini diwarnai berbagai isu dan gerakan yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya desintegrasi bangsa, membuat sejumlah tokoh ambil bagian untuk meredamnya. Terutama, terkait dengan konstelasi politik pasca Pemilu yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengerahkan massa yang sangat rentan terhadap kerusuhan dan perpecahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sejumlah ulama se-Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang tergabung dalam Forum Kyai dan Mubaligh Nusantara (FKMNU) menyatakan menolak segala bentuk tindakan inkonstitusional yang mengancam keutuhan bangsa dan negara, dan menolak gerakan People Power yang merusak kesucian bulan suci Ramadhan.

FKMNU juga menyatakan, mempercayai dan mendukung KPU untuk bekerja profesional, jujur, dan adil. Juga mendukung TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi keamanan nasional dan penegakan hukum berdasarkan Pancasila.

Kepada pihak-pihak yang melakukan delegitimasi KPU dan menolak hasil Pemilu, FKMNU menyarankan agar segera menghentikannya. Apabila merasa tidak puas atas hasil Pemilu, disarankan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin peryataan tersebut di atas dideklarasikan usai musyawarah FKMNU di kediaman Pengasuh Ponpes Ummul Qura yang juga Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga (PADASUKA) KHR Syarif Rahmat RA, SQ, MA, di bilangan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu malam (15/5/2019) hingga Kamis dini hari (16/5/2019). Musyawarah ini diikuti oleh 40 orang kyai dan mubaligh penggiat FKMNU se-Jabodetabek.

Kami menyatakan menolak gerakan people power yang mengancam perpecahan bangsa. Kami percaya KPU, TNI dan Polri, dan kami mendukung lembaga negara tersebut untuk bertindak profesional sesuai kewenangannya,” papar Pembina FKMNU, Dr KH Manarul Hidayat.

Kami mengajak semua pihak untuk menghormati hukum dan menghormati kesucian bulan Ramadhan. Apabila ada ketidakpuasan atas hasil Pemilu, silahkan berperkara di Mahkamah Konstitusi,” sambung KHR Syarif Rahmat, yang juga Pembina FKMNU.

Sementara itu, Ketua FKMNU, KH Mohammad Abdul Mujib menegaskan, bahwa ummat Islam wajib menjaga ketentraman dan ketertiban. Dia juga mengecam adanya gerakan yang menggunakan jargon Islam untuk memprovokasi ummat dan membenturkan antar komponen bangsa.

Kami mengecam keras tindakan memperalat agama Islam, khususnya istilah Jihad untuk melakukan tindakan inkonstitusional yang berpotensi bughot (pemberontakan atas pemerintah yang sah, Red.),” tegas dari pengasuh Ponpes Assa’dah Depok ini seusai acara.

Kemudian, pembaca deklarasi, KH Zuhri Ya’qub menyampaikan, dalam menyikapi persoalan ini seluruh ulama perlu bersatu menyatakan sikap menolak gerakan people power yang sekarang sedang mengobarkan delegitimasi pada proses Pemilu. Karena, gerakan tersebut menurutnya, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kami mengajak seluruh ulama untuk menolak gerakan people power. Kita harus satu suara. Jangan beri legitimasi keagamaan pada gerakan tersebut,” pungkasnya. (I-DS)

Editor : M.A.R & Anuro

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top