Kabar

Memahami Makna “People Power” dalam Realitas Politik dan Hukum

Padasuka.id,- Istilah “People Power” saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Walau, mungkin saja di antara mereka tidak memahami secara utuh makna dari istilah berbahasa Inggris tersebut. Belakangan, secara umum sebagian orang memaknai istilah ini sebagai sebuah gerakan untuk menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan 17 April 2019 lalu yang oleh mereka diduga terjadi kecurangan.

Populernya istilah People Power dalam kontestasi politik tanah air tahun ini, bermula dari pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais. Dalam satu acara di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, ini mengatakan jika terdapat kecurangan dalam hasil Pemilu pihaknya tidak akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) melainkan akan melakukan peolpe power.

Amien Rais (Foto: Istimewa)

Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah,” ucap Amien di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (31/3/2019).

Ia menambahkan, “Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan.”

Lantas apa makna “People Power” itu sendiri? Secara kebahasaan, bisa bermakna: “Kekuatan Rakyat.” Namun dalam dunia politik memiliki makna tersendiri.

Mengutip dari Kamuslengkap.com, dijelaskan, “People power (adalah) penggulingan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan. People power pernah terjadi di Philipina dengan jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986.”

Sementara dalam Wikipedia dijelaskan, “People Power adalah istilah politik yang menunjukkan kekuatan pendorong populis dari setiap gerakan sosial yang menyerukan otoritas opini akar rumput dan kemauan keras, biasanya berlawanan dengan kekuatan korporasi atau politik yang diorganisir secara konvensional.

Dijelaskan pula, istilah people power ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986.
Aksi damai tersebut berlangsung selama 4 hari dan dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila.

Dimunculkannya istilah people power untuk menyikapi kontestasi politik di tanah air, yang diduga terjadi kecurangan, kemudian menimbulkan reaksi beragam. Bagi yang sejalan, tentu saja mendukung dan menyerukannya dengan semangat berapi-api. Namun begitu, sejumlah tokoh yang berada di garis tengah, kemudian memberikan tanggapan bahwa people power (dalam pengertian di atas) tidak perlu dilakukan. Sebab, secara hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, Pemilu di Indonesia sudah memiliki mekanisme yang sah.

Haedar Nasir (Foto: Istimewa)

Menanggapi isu people power, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, terkait dengan Pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, yakni KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil Pemilu.

Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme Pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi Pemilu,” tutur Haedar kepada awak media saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis (18/4/2019).

Maka dari itu, tegas Haedar, apabila dalam pelaksanaan Pemilu terdapat hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan, Muhammadiyah menilai satu-satunya jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain adalah jalur hukum.

Mahfud MD dan sejumlah tokoh (Foto: Istimewa)

Sebagai respon atas pernyataan Amien Rais, pada Rabu (20/4/2019) mantan Ketua MK, Mahfud MD bersama sejumlah tokoh, di antaranya Ibu Sinta Nuriyah dan putrinya Alisa Wahid, Rhenald Kasali, Imam Prasodjo, serta 20 tokoh lainnya yang tergabung dalam “Suluh Kebangsaan,” mendatangi kantor KPU untuk memberikan dukungannya terhadap penyelenggara Pemilu tersebut.

Makanya kita datang ke sini (kantor KPU), karena ada ancaman (people power) itu,” kata Mahfud usai bertemu Ketua dan Komisioner KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kompas, Rabu (10/4/2019).

Menurut Mahfud, people power tak bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Sebab, hukum telah mengatur mekanisme sengketa Pemilu diselesaikan lewat sejumlah lembaga.

Sengketa hasil pemilu bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara sengketa proses Pemilu dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kenudian, jika penyelenggara Pemilu diduga melanggar kode etik, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa menjadi jalan tengah.

Ditegaskan pula, ancaman penggunakan people power itu tidak relevan di tengah lembaga yang sudah ada.

Lalu people power itu untuk apa? Kan kita punya mekanisme hukum. Mekanisme hukumnya tersedia, perangkat hukumnya sudah ada semua,” tegas Mahfud. (SM)

Editor : M.A.R & Anuro

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Padasuka adalah singkatan dari Padepokan Dakwan Sunan Kalijaga

Organisasi ini bertujuan untuk memberikan dakwah yang menyinergikan antara sumber Al-Qur'an dan Hadits dengan pendekatan tradisional.

Copyright © 2017 Padasuka. All right reserved. Developed by Gizmologi

To Top