Kabar

SAS Tolak Pemulangan Eks ISIS

Padasuka.id – Jakarta. Rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia mendapat tanggapan beragam. Sebagaimana umum diketahui kelompok yang dalam bahasa Arabnya bernama Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Syam tersebut telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Mungkin karena itu, meskipun sebagian dari mereka ada yang mengaku menyesal serta merasa terjebak berbagung dengan ISIS, namun kekhawatiran benih-benih radikalisme yang didoktrinkan pada mereka akan tumbuh kembali ketika nanti berada di tanah air.

Setelah kekalahan demi kekalahan dialami oleh ISIS, baik di Iraq ataupun di Suriah, serta kabar terbunuhnya pentolan mereka, termasuk Al-Baghdadi, kelompok yang menggaungkan sistem khilafah –versi mereka itu– semakin tersudut. Dengan itu pula, kelompok ini kini nyaris tak bertaring lagi. Dari ribuan orang yang tergabung dengan ISIS ada ratusan anggotanya yang berasal dari Indonesia.

Rencana pemulangan mantan (eks) anggota ISIS asal Indonesia ke tanah air, mendapat penolakan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Dengan tegas, Kiai SAS sapaan akrabnya, tidak menyetujui rencana pemerintah untuk memulangkan mereka.

KH Said Aqil Siroj (SAS) saat diwawancarai awak media di Gedung PBNU Jakarta, 8/1/2020

Saya tolak, saya tidak setuju. Mereka sudah meninggalkan negara, sudah membakar paspornya, sudah mengatakan kita ini thogut, terutama NU, anshorut thogut, pendukung thogut,” tegas Kiai Said seusai memberikan kata sambutan dalam acara Simposium Nasional Islam Nusantara, Sabtu (8/2/2020) di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Kiai SAS mengingatkan pemerintah agar melihat pada realitas yang terjadi di negara-negara lain. Bahwa menurutnya, sejumlah negara yang warganya juga bergabung dengan ISIS menolak kepulangan mereka kembali ke negara asalnya.

Semuanya, pada prinsipnya yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan kemauan sendiri, ngapain. Semua negara yang warga negaranya berangkat ke ISIS, semua ditolak pulang. Saudi menolak warga negaranya, Pakistan juga menolak. Mereka pembunuh, pembantai, pemerkosa ngapain di-ramahin,” tegas Kiai SAS kepada awak media yang menanyakan hal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan satus kewarganegaraan 600 orang eks anggota ISIS asal Indonesia, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 di Pasal 23 ada beberapa alasan mengapa kewarganegaraan Indonesia gugur,” kata Hikmahanto seperti dikutip dari Tempo.Co, Rabu, 5 Februari 2020.

Lebih lanjut Hikmahanto menjelaskan, berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2006 huruf (d) menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

Merujuk pada aturan itu, maka kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS otomatis gugur.

Kan ikut ISIS masuk dinas tentara asing. Kalau istri atau anaknya karena mengangkat sumpah,” jelas Hikmahanto.

Meskipun demikian, lanjut Hikmahanto, kewarganegaraan mereka bisa saja dikembalikan, namun mereka wajib mengikuti prosedur yang diatur perundang-undangan. Dalam kasus mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Taher, misalnya, karena memiliki kewarganegaraan ganda dapat menjadi rujukan pemerintah jika ingin memulangkan 600 warga eks ISIS.

Kecuali itu, Hikmahanto mengingatkan, ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah bila hendak menerima kembali mereka ke Indonesia.

“Pertimbangan ini tidak sekedar pemenuhan formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau alasan kemanusiaan,” katanya.

Anak-anak ISIS berpakaian perang menembak mati lima tawanan Kurd. Eksekusi ini terekam kamera dan disebar oleh media ISIS. (Screenshot via Video ISIS) –dari CNN Indonesia (Minggu, 28/08/2016)

Pertama, adalah seberapa terpapar warga ISIS asal Indonesia dengan ideologi dan paham yang diyakini oleh ISIS. Penilaian ini perlu dilakukan secara cermat per-individu. Penilaian mengenai hal ini penting agar mereka tidak menyebarkan ideologi dan paham ISIS di Indonesia.

Kedua, seberapa bersedia masyarakat di Indonesia menerima kehadiran mereka kembali. Kesediaan masyarakat di sini tidak hanya dari pihak keluarga, namun juga pada masyarakat sekitar di mana mereka nantinya bermukim, termasuk pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kesediaan pemerintah daerah, ungkap Hikmahanto, dikarenakan, “Dewasa ini kebijakan pemerintah pusat bila tidak dikomunikasikan dengan baik ke daerah, bisa memunculkan penolakan dari daerah. Akibatnya pemerintah pusat akan kerepotan tersendiri.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, baik dari sisi perundang-undangan ataupun dari sisi penolakan dan sebagainya, pemerintah memang mesti bersikap hati-hati serta mengambil langkah cermat terkait rencana pemulangan eks anggota ISIS tersebut.

Editor : M.A.R & Anuro

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top