Kabar

Din Bicara Pemakzulan Pemimpin; Buya Syafi’i Menyesalkan

Kolase/Istimewa

Padasuka.id – Jakarta. Masih dalam suasana merebaknya pandemi Covid-19 mencuat soal isu pemakzulan pemimpin yang menghangat sampai hari ini. Bahasan tersebut terangkum dalam Webinar yang digelar oleh Masyarakat Hukum dan Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) pada Senin, 1 Juni 2020 dengan tema “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan di Era Pandemi Covid-19.”

Sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, Dr Din Syamsuddin antara lain mengutarakan sejumlah syarat pemakzulan bagi seorang pemimpin. Dengan mengutip pendapat pemikir politik Islam, Al-Mawardi, Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengutarakan beberapa syarat yang dimaksud.

Pemakzulan itu dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, Al-Mawardi yang terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan,” ujar Din dalam seminar virtual itu.

Diungkapkan, syarat pertama pemakzulan pemimpin karena ketidakadilan.

Apabila tidak adil di masyarakat, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya dari yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat makzul,” ungkap Din.

Din Syamsuddin (Foto: Istimewa)

Syarat kedua adalah ketiadaan ilmu pengetahuan. Din mengatakan ketiadaan ilmu ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa. Dalam konteks negara modern, menurut dia,, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Jika tidak diwujudkan oleh pemimpin sudah bisa menjadi syarat makzul,” terangnya.

Adapun syarat yang ketiga adalah ketiadaan kemampuan dan kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Menurut Din, kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar.

Apabila pemimpin tertekan kekuatan lain, terdikte kekuatan lain, baik keluarga atau orang dekat, itu memenuhi syarat makzul,” terangnya lagi.

Pada bagian berikutnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.

Hingga kemudian Din menyebut bahwa pemerintah Indonesia belakangan ini tidak berbeda jauh dengan kondisi yang dimaksud.

Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi, seperti godok perppu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” ujar Din.

Kemudian, dengan merujuk kepada pendapat pemikir Islam modern Rasyid Ridho, Din menyampaikan agar masyarakat tidak segan melawan kepemimpinan yang zalim.

Rasyid Ridho yang lebih modern dari Al-Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi,” tegasnya.

Uraian Din dalam webinar tersebut lalu menggelinding dan menjadi bahasan hangat sampai hari ini terutama di media sosial. Tidak hanya itu, tokoh senior Muhammadiyah pun kemudian angkat bicara.

Adalah juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Maarif mengkritik webinar soal pemakzulan pemimpin tersebut. Menurut Buya Syafi’i sapaan akrapnya, di masa pandemi virus Covid-19 ini mestinya setiap elemen bangsa harus saling bekerja sama.

Dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia, kita semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis,” tutur Buya dalam keterangan yang dibagikan oleh mantan Direktur Maarif Institute, Fajar Riza Ulhaq kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Buya Syafi’i Maarif (Foto: Istimewa)

Buya Syafi’i menilai, terkait hal ini, Mahutama tidak bijaksana karena menggelar diskusi soal pemakzulan terhadap presiden, apalagi hal itu dikaitkan dengan masalah konstitusional. Menurutnya, diskusi tersebut berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas,” kata Buya.

Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat,” imbuh Buya.

Sebagai informasi tambahan, webinar yang mengatasnamakan ‘Masyarakat Hukum dan Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) itu malah disesali oleh PP Muhammadiyah sendiri. Pasalnya PP Muhammadiyah merasa keberatan namanya dicatut dalam diskusi itu.

Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19 apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah, Abbas Anwar yang disampaikan di laman resmi Muhammadiyah, seperti dilihat pada Selasa (2/6/2020).

Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah ke depannya akan bisa dijauhi dan dihindari,” tegas Anwar.

Sementara itu politisi PKB Marwan Dasopang menilai, pemakzulan pemimpin sebagaimana diungkap oleh Din yang merujuk kepada pendapat Al-Mawardi tidak bisa ditafsirkan secara politis di masa sekarang. Sebab, perihal pemakzulan sudah diatur dalam undang-undang.

Saya pikir kalau sekarang mekanisme pemakzulan jelas syaratnya. Apakah Din Syamsuddin merujuk pasal-pasal, bisa cermati pasal-pasalnya. Karena pemakzulan presiden tidak bisa ditafsirkan secara politis apalagi (hal itu terjadi di) masa lalu,” kata Marwan kepada awak media, Selasa (2/6/2020).

Marwan melanjutkan, tidak mudah untuk memakzulkan presiden. Ada proses panjang yang telah diatur oleh undang-undang.

Tak mudah kalau di dalam pasal-pasal pemakzulan kita, karena melalui pengadilan, melalui apa semua, kan panjang,” ungkap Marwan.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi VIII ini menilai, kita tidak perlu mempersoalkan pernyataan Din selama hal itu hanya berbicara sejarah politik dan berwacana semata. Berbeda kasusnya jika sudah mempersiapkan gerakan politik untuk memakzulkan presiden, karena itu sudah makar namanya.

Editor : M.A.R & Anuro

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    Amir maulana

    3 Juni 2020 at 1:38 pm

    Din orang pinter tapi keblinger menurut sya…padahal sdh pernah dikasih kesempatan menjadi wantimpres…tetapi nihil prestasi,,,sekrg malahan membuat provokasi…hadeeehhhh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top