Kolom

Menyoal Khilafah; Islamiyah atau Arabiyah?

Oleh: Fuziawan Ahmad

Dewasa ini banyak yang mengajak kita untuk menegakkan khilafah di Indonesia dengan menjual berbagai persoalan bangsa dan negara. Kelompok dengan ideologi yang satu ini, dalam amatan saya, menjadi cukup populer dan dikagumi oleh sebagian kalangan, khususnya kalangan menengah ke bawah yang minim pendidikan. Namun begitu, ada juga yang berasal dari kalangan terpelajar.

Sejak keberadaannya di Indonesia kelompok dengan ideologi khilafah memiliki pengaruh yang cukup terasa di kalangan masyarakat. Misalnya saja HTI. Meskipun telah resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017 karena ideologi khilafah yang diusungnya dinilai bertentangan dengan Pancasila. Nampaknya eksistensi ideologinya masih tetap ada bahkan bisa dibilang masih berkembang cukup massif di masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari setiap kali adanya pergerakan massa atau demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian pihak terhadap kebijakan pemerintah atau isu tertentu selalu ada saja di antara demonstran yang membawa bendera ormas terlarang itu berikut tulisan “Tegakkan Khilafah”, seperti yang terjadi pada saat pilpres 2019 yang lalu. Mereka kerap ikut berperan dalam setiap gerakan oposisi.

Itu artinya meski secara organisasi telah berhasil dibubarkan, tetapi tidak dengan ideologinya. Hal tersebut terjadi mungkin saja karena mereka mampu berafiliasi dengan siapa saja yang sepemikiran dan menyukai wacana penegakan khilafah di negeri ini meskipun tanpa identitas kelompok atau organisasi yang jelas. Dengan demikian persoalan terkait ideologi khilafah memasuki babak baru yang lebih sulit dibendung.

Kita ketahui bersama bahwa dari awal seruan untuk menegakkan khilafah di Indonesia selalu atas dasar persatuan umat, kembali kepada masa kejayaan Islam, hingga mengatasnamakan Alquran sebagai satu-satunya hukum Allah yang harus ditegakkan (al hakimiyah). Maka tidak heran jika banyak orang yang mudah dipengaruhi oleh pemikiran kelompok seperti ini. Terutama bagi mereka yang tidak memahami sejarah secara utuh. Oleh karena itu, dalam merespon seruan penegakan khilafah dibutuhkan pemahaman tentang sejarah khilafah secara lengkap. Dengan pemaparan baik buruknya masa tersebut secara obyektif. Sehingga setiap seruan untuk menegakkan khilafah dapat dipikirkan kembali secara matang.

Dengan demikian saya akan mencoba memaparkan opini terkait khilafah yang tentunya juga didukung oleh fakta sejarah.

Pertama, dalam ranah pemikiran pribadi saya tidak pernah mengatakan menegakkan khilafah itu sepenuhnya salah. Angan-angan untuk kembali ke masa lalu yang katanya lebih baik itu sah-sah saja. Tetapi menjadi tidak relevan ketika dihadapkan dengan realita kehidupan saat ini. Terutama di Indonesia, negara yang multi religi dan multi kultural. Lalu jika kita mau khusus bicara isu khilafah, perlu disepakati dulu definisi dari khilafah yang dimaksud itu yang seperti apa dan versi siapa? Karena nyatanya bermacam versi.

Kedua, Islam tidak menentukan satu sistem pemerintahan yang baku. Islam hanya memberikan standar nilai yang harus ada dalam sebuah pemerintahan. Seperti keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kesetaraan, dan semacamnya. Jadi mau pakai sistem apapun asal ada nilai-nilai itu ya silakan.

Ketiga, khilafah secara istilah yang umum artinya penerus Nabi. Kalau mau kembali ke khilafah ya harus ditentukan dulu zaman khalifah siapa? Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau setelah-setelahnya. Ini saja sistem yang dipakai berbeda-beda. Mau ikut Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya misalnya? Mereka menggunakan sistem kerajaan. Pemimpin dipilih berdasarkan keturunan, apa kita mau yang seperti itu? Atau mau pakai zaman Abu Bakar, yang pemilihannya hasil musyawarah di Saqifah Bani Saidah? Nah, itulah yang kita pakai sekarang. Pemilihan saat itu menurut hemat saya adalah cikal bakal demokrasi di Islam.

Keempat, sejarah khilafah yang kita baca itu harus lengkap; baik-buruknya. Kalau dibilang masa khilafah dulu lebih baik dari sekarang ya tidak juga. Dinasti Abbasiyah misalnya, berdiri atas penundukan terhadap Umayyah. Perebutan kekuasaan. Khalifah yang zalim dan otoriter, juga ada. Dalam catatan sejarah terdapat imam madzhab yang dipasung gara-gara tidak mau mengatakan Alquran adalah makhluk.

Oleh karena itu, Faraq Fouda, pemikir Mesir, berkata bahwa khilafah setelah zaman 4 Khulafa Rasyidin itu bukan Khilafah Islamiyah sebenarnya, tetapi Khilafah Arabiyah. Kerajaan bangsa Arab yang kebetulan Islam.

Hal-hal seperti ini jarang dibahas di sejarah kita. Yang dibahas kebanyakan masa-masa kejayaan keilmuannya. Kalau mau membahas masa kejayaan keilmuan perlu diperhatikan juga bahwa sekte yang mendominasi Abbasiyah saat itu adalah Muktazilah, bukan Sunni. Kita yang seringkali anti terhadap golongan lain mana bisa menerima kenyataan ini. Walaupun begitu, saya tidak menafikan ada pencapaian-pencapaian yang terjadi, tetapi lagi-lagi perlu dilihat faktor yang menyebabkan pencapaian itu terjadi apa? Sistem pemerintahan atau gairah muslim awal dalam mencari ilmu?

Jadi yang perlu dibenahi dari kita sekarang ini adalah apa yang membedakan kita dengan muslim awal. Kalau kata Syaikh Ramadan Buthi, karena kurangnya kedekatan kita dengan Alquran. Ini bisa dipahami sebagai kurang memahami dengan baik pesan-pesan Alquran.

Kembali pada persoalan khilafah, dalam rangka persatuan umat tentu semua setuju. Tidak ada yang menafikan itu. Yang jadi persmasalahan itu adalah caranya. Misalkan, dua orang yang ingin menonton konser Didi Kempot kan tidak perlu dipermasalahkan, jadi masalah kalau yang satu resmi bayar tiket yang satu lompat pagar.

Kemudian juga masalah batas teritorial sebuah negara atau sekat-sekat yang selalu dipermasalahkan oleh para pengusung khilafah, ini perlu dibahas kenapa sekat-sekat negara itu ada. Baliknya ke sistem dunia negara-bangsa yang saat itu kerajaan. Tanpa sekat kan? Akhirnya yang terjadi ekspansi wilayah. Penjajahan. Sejarah abad pertengahan adalah sejarah kerajaan. Makanya dibuat batas-batas yang disepakati biar tidak usah berebut wilayah lagi. Sekat ini terjadi tidak untuk tujuan yang buruk.

Jadi, menurut hemat saya, masalahnya bukan pada sekat-sekat wilayah melainkan berada pada pembenahan individu dan juga bukan pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan hanyalah suatu wadah saja, baik buruknya tergantung pada orang yang di dalamnya. Maka itu tadi saya mengutip pendapat Syeikh Ramadan Buthi yang mengatakan karena kurang dekatnya dengan Alquran.

Itu point pentingnya. Jangan terjebak pada khilafah sebagai sebuah nama, tetapi lebih melihat esensinya itu apa. Kalau mau bicara sistem ya bebas asal mengandung nilai-nilai keislaman seperti yang diurai di atas. Wallahu a’lam.

———-

Penulis adalah Mahasiswa Bahasa dan Sastera Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    Budisus

    13 Juni 2020 at 2:15 pm

    Jadinya khilaf… ah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top