Kabar

Memanas! Terkait Hamid II, Anhar Gonggong: Mana Patriotismenya?

Padasuka.id – Jakarta. Polemik perkataan AM Hedropiyono yang meyebut Sultan Hamid II Pontianak sebagai pengkhianat bangsa Indonesia semakin memanas. Setelah sebelumnya (Sabtu malam, 13/6/2020) ia dilaporkan oleh Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak Syarif Mahmud ke Polda Kalimantan Barat, berikutnya Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alqadrie juga akan melaporkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Jumat (19/6/2020) malam, Syarif Machmud Melvin Alqadrie mengelar pertemuan dengan sejumlah ulama, ustadz, raja-raja, dan ormas di Kalimantan Barat. Pertemuan itu dimaksud untuk menyerap aspirasi dan masukan menyikapi situasi yang berkembang saat ini.

Maka atas pernyataan Hendropriyono yang dinilai tendensius dan telah mencemarkan nama Sultan Hamid II maupun keluarga Kesultanan Pontianak, Sultan Pontianak IX berencana melaporkannya ke pihak kepolisian. Demikian antara lain seperti dirilis Detikcom, Sabtu, 20 Juni 2020.

Sementara itu, terkait kata pengkhianat bangsa yang oleh Hendropriyono ditujukan pada Sultan Hamid II atas kedekatannya dengan Raymond Westerling dan perbuatannya, sejarawan dari UGM Prof Djoko Suryo juga sependapat jika hal itu dilihat dari sudut pandang pro republik.

Sultan Hamid II (kanan) dalam suatu pose bersama Ratu Wilhelmina. (Dok. Istimewa)

Tinggal definisi pengkhianat itu apa. Yang membela republik namanya pejuang, yang menentang namanya pengkhianat. Tapi itu yang menyebut orang Indonesia. Kalau dari definisi itu, Hamid bisa dikelompokkan ke dalamnya,” jelas Djoko.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Sultan Hamid II disebut-sebut memerintahkan Raymond Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 24 Januari 1950, pukul 07.00 malam, serta membunuh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS Kolonel TB Simatupang. Namun rencana serangan itu gagal.

Saat setelah Ibu Kota pindah ke Jakarta (dari Yogyakarta, pada 17 Agustus 1950), kemudian terjadi percobaan pembunuhan ke Sri Sultan HB IX. Sultan Hamid bekerja sama dengan kaum militer Belanda, diam-diam melakukan aksi menentang pemerintahan. Hamid ingin menduduki posisi yang strategis,” ungkap Djoko.

Kembali pada reaksi keluarga besar Kesultanan Pontianak, selain menempuh jalur hukum juga melakukan upaya pelurusan melalui media massa. Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati, dalam artikel berjudul, “Sultan Hamid II Bukan Pengkhianat Bangsa (Bantahan Yayasan Sultan Hamid II Atas Tudingan A.M. Hendropriyono)” tampak marah dan membantah pernyataan mantan Kepala BIN tersebut.

Titik krusial pernyataan Hendropriyono, yang kemudian memantik amarah dan kekesalan masyarakat Pontianak atau Kalimantan Barat adalah tuduhan “Pengkhianat Bangsa”. “Dia adalah pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat Bangsa Indonesia!”. Apa yang dia khianati? Siapa yang dia khianati? Sentimen politik atau sentimen perspektif barangkali memang seringkali mengaburkan nalar sehat kita, kala membenci seseorang,” tulis Anshari pada bagian 2 artikelnya yang dimuat di Pontianakpost.co.id, Rabu, 17 Juni 2020.

Ini tidak adil. Kita baca kembali Pledoi (Nota Pembelaan) ketika Sultan Hamid II diadili pada tahun 1953 terkait tuduhan pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Bandung tahun 1950,” lanjut Dimyati lalu menyertakan pledoi Sultan Hamid II dalam artikel tersebut.

Anshari juga menegaskan, “Sultan Hamid II bukan tidak nasionalis, Sultan Hamid II hanya ingin menggunakan cara-cara yang benar dalam menjalankan negara ini. Dalam berpolitik, barangkali Sultan Hamid II tak begitu mahir bersilat lidah, beradu intrik, bermanuver bak politisi hari ini. Tapi Sultan Hamid II adalah seorang yang jujur, dia tak ingin mengkhianati bangsanya sendiri. Ini soal implementasi dan cara kita bernegara.”

Masih seputar polemik terkait Sultan Hamid II dan usulan agar ia mendapat gelar Pahlawan Nasional, sejarawan Anhar Gonggong pun turut angkat bicara. Dalam rekaman video yang diunggah di kanal Youtube Agama Akal TV, dengan merujuk pada buku yang berisi data pribadi Sultan Hamid II yang dibuat oleh pihak keluarganya sendiri, Anhar justeru mempertanyakan patriotisme sang sultan.

Prof Anhar Gonggong memperlihatkan data tertulis dalam dokumen yang didapat dari keluarga Sultan Hamid II (Foto: SS dari video youtube kanal Agama Akal TV)

Apa kata-kata di situ?” Ungkap Anhar sambil menunjuk pada salah satu baris kalimat di halaman buku tersebut.

Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, pada 1946,” Anhar membaca keterangan dalam buku itu lalu melanjutkan.

Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Patriotisnya di mana? Dan, dia pernah dihukum 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang; tidak mungkin diterima (usulan sebagai Pahlawan Nasional) oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Di samping menerima jabatan demikian rupa, sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946; pada saat Belanda mengejar-ngejar kita, pada saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita. Di mana patriotisnya, kalau mau jujur,” ujar Anhar seraya mempertanyakan lagi patriotis sang sultan.

Nah saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal hal seperti ini. Anda itu guru harus obyektif memperlihatkan pada murid-muridya dengan fakta yang jelas. Ini fakta. Yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya (Sultan Hamid II) sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia, bagaimana saya mau menolak fakta ini. Fakta ini autentik dan dari mereka bukan dari saya,” tegas Anhar mengingatkan lalu memungkas.

Pada tahun 1946 Mayor Jenderal dibanggakan, lalu dibanggakan sebagai Ajudan Istimewa dari Ratu Wilhelmina, pada saat Wilhelmina sedang mengejar kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Mana patriotismenya?” Lagi-lagi sejarawan yang sejak 1991 menjadi dosen pembimbing bidang studi sejarah pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut mempertanyakan patriotisme sang sultan.

Editor : M.A.R & Anuro

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top